Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, MA., berharap kader Muhammadiyah tidak anti dan alergi terhadap politik. Hal tersebut disampaikannya dalam Seminar Nasional yang digelar Forum Dekan FISIP PTMA di Auditorium Kasman Singodimedjo UMJ, Rabu (21/06/2023).

Dalam seminar bertajuk “Muhammadiyah di Tengah Kontestasi Politik 2024” ini, Ridho menceritakan fase hubungan Muhammadiyah dengan politik yang dibagi ke dalam dua fase. Pembagian tersebut ditemukan berdasarkan penelitian yang dibatasi hingga tahun 2020.

Baca juga : Forum Dekan FISIP PTMA Mainkan Peran Jelang Pemilu 2024

Fase pertama terjadi sekitar 1912 hingga 1971. Pada fase ini, kader Muhammadiyah sadar akan pentingnya Muhammadiyah bergabung dengan sebuah partai politik. Tidak ada aturan resmi yang menyatakan larangan bagi kader Muhammadiyah bergabung dalam partai politik. Pada masa itu kader Muhammadiyah membentuk partai politik, misalnya PII (Partai Islam Indonesia).  

Fase kedua terjadi sekitar 1971 hingga 2020. Ridho mengatakan boleh jadi fase kedua masih terjadi hingga saat ini. “Muhammadiyah sampai detik ini tidak ada partai. Warga Muhammadiyah salurannya saat ini adalah timses,” ungkap Ridho.

Kader Muhammadiyah saat ini terdiaspora ke mana-mana, dalam artian tersebar di berbagai partai politik dan turut menjadi simpatisan partai politik dengan menjadi timses. “Pasti Muhammadiyah tidak akan mengeluarkan pernyataan yang mendukung capres-cawapres tertentu atau mendukung parpol manapun secara resmi. Hasil Muktamar Solo 2022 menyatakan perlunya diaspora kader Muhammadiyah ke legislatif, eksekutif, dan yudikatif,” katanya.

Meskipun sedikit dilema, Ridho menegaskan agar kader Muhammadiyah tidak anti dan alergi terhadap politik. “Muhammadiyah akan mendorong kader-kadernya untuk terlibat dalam politik tetapi tidak menyeret Muhammadiyah ke dalam politik praktis,” tegas Ridho.

Dilema tersebut seiring dengan terdapatnya dua mazhab di kalangan warga persyarikatan tentang hubungan Muhammadiyah dan politik. Mazhab pertama adalah akal skripturalis-rasional disingkat spiral. Mazhab ini cenderung tidak begitu suka Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis dan menempatkan Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan atau interest group dan kekuatan moral atau moral force.

Mazhab lainnya yaitu akal substansialis-pragmatis, disingkat supra. Orang-orang bermazhab supra memiliki ketertarikan untuk terlibat langsung dalam politik karena menurutnya perjuangan dapat dilakukan melalui jalur politik. “Sebagian warga Muhammadiyah menginginkan kejelasan posisinya Muhammadiyah mendukung siapa,” jelas Ridho.

Menurut Ridho, dalam konteks Pemilu 2024 Forum Dekan FISIP PTMA dapat menjadi partner untuk menggelorakan akademika FISIP. “Jangan alergi, tapi rumuskan bersama. Kami menerima input dari bapak ibu dalam isu politik praktis dan menjelang pemilu 2024,” tutup Ridho.

Seminar Nasional ini dihadiri oleh 28 Dekan FISIP yang merupakan anggota Forum Dekan FISIP PTMA seluruh Indonesia. Seminar juga menghadirkan pembicara utama, yaitu Rektor UMJ Dr. Ma’mun Murod, M.Si. Seminar berjalan sangat interaktif. Pada kesempatan tersebut sivitas akademika FISIP PTMA yang hadir tidak membuang kesempatan untuk berdiskusi mengenai posisi Muhammadiyah dalam politik bersama Ketua LHKP PP MUhamamdiyah.

Editor : Tria Patrianti

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) terbentuk dari bagian demokrasi, maka Jika melihat kejanggalan, maka segera kita cek demokrasi kita yang telah berjalan secara baik atau tidak. Dalam sistem demokrasi terbuka di Indonesia, titel tidak menjadi jaminan keterpilihan seseorang, melainkan berapa banyak dia bertemu dan menyapa masyarakat di bawah,” ungkap Muhammad Rizal, S.H., M.Si Anggota DPR RI yang hadir sebagai Keynote Speech Stadium Generale BEM UMJ (20/06/2023).

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMJ menjadi tuan rumah mengadakan Stadium Generale Pra-Silaturahmi Wilayah (Prasilatwil) BEM Perguruam Tinggi Muhammadiyah (PTM) zona 3, di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UMJ. Membahas persoalan Politik, Demokrasi, dan Pemilu 2024 mendatang serta turut mengundang Narasumber Pengamat Politik dan Pengamat Kebijakan Publik.

Baca juga : BEM UMJ Potret 25 Tahun Reformasi

Selain Keynote Speech dari Anggota DPR RI H. Muhammad Rizal, S.H., M.Si., dihadiri pula Staf Kebangpol DKI Jakarta Dr. Dumiri, M.Si. yang mewakili Kepala Kesbangpol DKI Jakarta, serta narasumber Pengamat Kebijakan Publik Yusfitriadi, M.Pd., Pengamat Politik Budiman Sudjatmiko, Ombudsman RI Binsar Ronaldo Simanjuntak, S.IP.

Turut hadir Wakil Rektor IV UMJ bidang Kemahasiswaan dan AIK Dr. Septa Chandra, S.H., M.H., didampingi Presiden Mahasiswa BEM UMJ Sarlin Wagola, Presnas BEM PTM ZONA III La Ode Tumada, Ketua Pelaksana Prasilatwil BEM PTM ZONA III Chikal Akmalul Fauzi. Serta dihadiri oleh anggota BEM PTM zona 3 dari wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

“Dengan mengangkat tema “Politik, Demokrasi, dan Kebijakan Publik dalam Mempersiapkan Pemilu 2024 yang Bahagia”, kami harap di tahun 2023 ini, diskusi-diskusi menjadi bagian pendidikan pencerahan politik menuju pemilu 2024,” Ungkap Ketua Pelaksana Chikal Akmalul Fauzi yang juga menjadi Menteri Luar Negri BEM UMJ Ketua Pelaksana.

Selain harmonisasi Prasilatwil BEM PTM wilayah zona 3 ini menjadi momen kosolidasi untuk menyelaraskan misi kedepannya baik secara umum ataupun khusus. Presiden Mahasiswa BEM UMJ Sarlin Wagola menyampaikan kegiatan ini juga akan membahas dinamika politik pada Pemilu 2024 mendatang.

Pada kesempatan ini Presidium BEM PTM Wilayah Zona 3 La Ode Tumada berbicara bahwa politik, demokrasi dan mahasiswa adalah agen perubahan dalam menjaga sebuah demokrasi tersebut. Dengan tema yang dibangun pada Prasilatwil ini dapat selaras dan sependapat dengan Persyarikatan Muhammadiyah.

Warek IV UMJ Dr. Septa Chandra, S.H., M.H. dalam sambutannya menyatakan bahwa BEM PTM sudah bertransformasi menjadi PTMA, yaitu Aisyiah yang telah memiliki beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Sesuai dengan tema, pesta yang harus dilakukan secara bahagia, diskusi politik di kampus harus diberi ruang sehingga mahasiswa melek terhadap politik. Jangan alergi terhadap politik, yg dilarang adalah ketika kampus dipolitisasi menggunakan atribut-atribut partai. Saya beharap dari acara ini dapat mengeluarkan sebuah pernyataan dan sikap dari BEM PTM wilayah 3 dalam memandang politik tahun 2024 nanti.

Selanjutnya Staf Kesbangpol DKI Jakarta Dr. Dumiri, M.Si. mewakili Kepala Kesbangpol DKI Jakarta yang juga Keynote Speech dalam acara ini menyampaikan, sebagai mahasiswa agen perubahan kita juga harus mengikuti dan paham bagaimana tahapan pemilu di tahun 2024 mendatang, jangan sampai ada kecurangan dan kita lengah terhadap tahapan-tahapan yg telah ada karena kita adalah bagian dari hak suara yaitu One man One Vote.

Salah satu Narasumber serta Pengamat Kebijakan Publik Yusfitriadi, M. Pd., menjelaskan bahwa pasca reformasi Indonesia kita telah melakukan empat kali pemilihan umum dan sepuluh kali sebelum reformasi. Bicara pemilu maka integritas, berkeadilan dan inklusif sebagai sebuah keharusan berkeadaban.

Syarat pemilu berintegritas adalah regulasi yang jelas yaitu kepastian hukum, peserta pemilu yang kredibel, pemilih yang cerdas, birokrasi yang netral, dan penyelenggara pemilu yang kompeten. Syarat pemilu Berkeadilan yaitu regulasi yang jelas, kesadaran hukum stakeholder, penegakan hukum yang akuntabel. Syarat pemilu Inklusif yaitu kerangka berfikir, kualitas daftar pemilih, proses yang ramah, dan afirmatif.

Tidak hanya berbicara soal demokrasi, salah seorang Pengamat Politik Budiman Sujatmiko menjelaskan bagaimana feel dan emosional pemilu yang pernah terjadi di Indonesia.

“Pemilu 2014 sangat emosional seperti tahun 1999 dan 1955. Tahun 2014 menjadi emosional karena elite formationnya tertinggi secara riwayat daripada sebelum-sebelumnya, ada aspek emosionalnya. Pemilu adalah upacara ritual lima tahun sekali secara demokratis untu k menentukan lima tahun kedepannya.  Jika kita tidak temukan makna dalam pemilu, maka anda susah mencari kebahagiaan. Pemilu membawa elemen kebaharuan dan efek kejut, bukan hanya meneruskan rutinitas,” ungkap Budiman.

Narasumber terakhir dari Ombudsman RI Binsar Ronaldo Simanjuntak, ia menuturkan bahwa Pemilu 2024 harus bermartabat dan bermakna tidak hanya berbahagia serta bagaimana Ombudsman memiliki fungsi agar dapat memastikan lembaga kepemiluan menjalankan hukum dengan tepat dan benar.

“Pemilu 2024 harus bermartabat dan bermakna. Ombudsman memiliki fungsi untuk memastikan lembaga kepemiluan menjalankan hukum dengan tepat. Dalam menjalankan kewenangannya ombudsman berdiri di atas kaki sendiri, bersifat netral menindak para penyelenggara negara seperti KPU yang berbuat mal administrasi,” ungkap Ronaldo.

Setelah penyampaian materi oleh Keynote Speech dan Narasumber selesai, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kepada peserta yang hadir dan acara ini diakhiri dengan pemberian cinderamata kepada Keynote Speech dan Narasumber.

Editor : Budiman

Ketua Forum Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (Fordek FISIP PTMA), Prof. Dr. Muslimin Machmud, menegaskan bahwa FISIP PTMA memainkan peran menjelang Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional Forum Dekan FISIP PTMA di Auditorium Kasman Singodimedjo FISIP UMJ, Rabu (21/06/2023).

Baca juga : UMJ Berperan Aktif dalam Pemilu 2024

Muslimin mengatakan bahwa Pemilu adalah momen penting untuk melakukan perubahan yang substantif yaitu mentransformasikan demokrasi menjadi peristiwa dan kondisi politik menjadi bermoral. “Hal ini menjadi kesempatan besar untuk mendorong kader Muhammadiyah yang potensial agar terlibat dalam politik,” kata Muslimin saat memberikan sambutan.

Dorongan tersebut tentu tidak disertai dengan menarik Muhammadiyah untuk berpolitik praktis. Seperti yang diketahui, tidak semua warga persyarikatan Muhammadiyah dapat menerima politik. “Tidak membawa organisasi Muhammadiyah ke politik praktis, tapi kader Muhammadiyah harus paham politik. Politik itu sangat penting untuk mengkontruksi kembali cita-cita bangsa,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Muslimin menjelaskan bahwa Muhammadiyah harus bisa memerankan fungsinya yang diharapkan bisa menjadi penengah dan jembatan yang dapat menghubungkan kekuasaan dengan masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa.

“Fordek memainkan peran, dalam rangka membuat survei yang betul-betul bebas dari pesanan. Survei menggunakan metodologi berbasis keilmuan, tidak berdasarkan pesanan,” tegas Muslimin saat dimintai keterangan seusai Seminar Nasional.

Selama ini survei, sebagai salah satu alat bantu masyarakat dalam memilih pemimpin, banyak disokong oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karenanya sebagai insan akademis Fordek FISIP PTMA mencoba memberikan data dan informasi yang berbasis keilmuan.

Seminar Nasional dengan tema Muhammadiyah di Tengah Kontestasi Politik 2024 ini menghadirkan Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, MA., dan Rektor UMJ Dr. Ma’mun Murod, M.Si., sebagai pembicara utama. Muslimin menerangkan bahwa tema diusung berkaitan dengan posisi Muhammadiyah dalam menghadapi Pemilu 2024.

Hadir pula Dekan FISIP UMJ Dr. Evi Satispi, M.Si., sebagai tuan rumah menyambut kehadiran sebanyak 28 Dekan FISIP PTMA seluruh Indonesia. Pada sesi diskusi, para dekan sangat antusias membahas tentang langkah-langkah untuk mendorong kader Muhammadiyah dalam berpolitik.

Editor : Tria Patrianti

Salah satu isu yang muncul menjelang Pemilu 2024 yaitu politisasi birokrasi. Isu tersebut menjadi kajian menarik dalam sebuah diskusi Lecture Series yang digelar Prodi Magister Ilmu Politik FISIP UMJ bertajuk Politisasi Birokrasi dalam Pemilu 2024, Selasa (20/06/2023). Diskusi yang digelar secara daring ini diikuti oleh dosen dan mahasiswa UMJ, serta masyarakat umum.

Baca juga : Perjuangan Partai Politik Islam dalam Pemilu 2024

Tiga dosen Ilmu Politik FISIP UMJ berkesempatan memberikan pandangannya terkait dengan fenomena politisasi birokrasi yang marak terjadi di Indonesia. Ketiga dosen tersebut adalah Sri Yunanto, Ph.D., Ir. Hamka Hendra Noer, Ph.D., dan Djoni Gunanto, M.Si. Ketiganya sepakat bahwa birokrasi harus berdiri netral dan profesional.

Praktik politisasi birokrasi telah ada sejak masa kolonialisme hingga saat ini. Fakta sejarah menunjukkan politisasi birokrasi di Indonesia kerap terjadi di setiap masa hingga sekarang,meskipun menerapkan sistem politik yang berbeda. Yunanto mengatakan, “Secara hitam di atas putih prinsip-prinsip netralitas itu ada, meskipun realitasnya belum.”

Ia menyebut terdapat dua modus politisasi birokrasi yaitu pertama partai politik mengintervensi birokrasi. Dalam hal ini birokrasi digunakan sebagai organisasi negara sehingga prinsip-prinsip birokrasi ideal ditabrak oleh politik. Modus kedua yaitu eksekutif mempolitisir birokrasi untuk kepentingan kekuasaan sendiri.

Sementara itu Hamka memperlihatkan data yang menunjukkan adanya politisasi birokrasi di Indonesia. Sebanyak 24 di antara 34 provinsi didapati melakukan pelanggaran. Dari 24 provinsi tersebut, setiap provinsinya terdapat lebih dari 100 ASN pelanggar. “Birokrasi di Indonesia belum ideal. Butuh resources dan waktu yang panjang untuk birokrasi Indonesia menuju ideal,” tegas Hamka.

Senada dengan hal tersebut, Djoni Gunanto menegaskan bahwa sulitnya reformasi birokrasi di Indonesia salah satu penyebabnya adalah tarikan-tarikan birokrasi terhadap parpol yang sulit dipisahkan. “Birokrasi harus memposisikan politisi dan parpol itu sama. Birokrasi berada di tengah dan fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Djoni.

Meritokrasi perlu dilakukan agar orang-orang yang menempati jabatan sesuai dengan kemampuan bukan berdasarkan kedekatan. “Sesungguhnya politisasi birokrasi itu ada, meskipun kita ingin meniadakan. Komoditas politik terutama dalam Pemilu, Pilkada, selalu jadi rebutan,” ungkap Djoni.

Ketua Program MIPOL FISIP UMJ, Dr. Lusi Andriyani, M.Si., yang hadir menerangkan bahwa Lecture Series akan digelar rutin setiap Selasa selama satu bulan ke depan dengan tema-tema yang berbeda dan melibatkan dosen-dosen di lingkungan FISIP UMJ. Program ini ditujukan untuk menghasilkan luaran berupa publikasi jurnal maupun book chapter.

Editor : Tria Patrianti