FISIP UMJ Gelar Seminar Internasional Peringati 34 Tahun Peristiwa Tiananmen

Oleh :

Mutiara Halimatu's Sadiyah

menggelar seminar internasional dengan mengusung tema ‘Remembering 1989 Tiananmen Square Tragedy: why it happened and how it was crushed?’. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan luring di auditorium Kasman Singodimedjo Fisip Umj, Senin, (05/06/2023).

Baca juga :

Pembicara seminar ini melibatkan kalangan akademisi dari India dan Indonesia. Dari India telah hadir secara virtual mantan Direktur Jenderal Infrantri militer India Letjen (Purn) Rameshwar Yadav Dekan  School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, Prof. Srikanth Kondapalli, dan Dr. Mahesh Ranjan Debata,  Dosen Jawaharlal Nehru University. Sedangkan dari Indonesia Dr. Sri Yunanto dari Program Magister Ilmu Politik, FISIP UMJ,  wartawan senior Veeramalla Anjaiah, Dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP UMJ Debbie Affianty M.Si dan wartawan senior  Telly Nathalia. Seminar ini dipimpin oleh Dr. Asep Setiawan dari Prodi Magister Ilmu Politik FISIP UMJ. Kaprodi Magister Ilmu Politik Dr. Lusi Andriyani membuka acara mewakili Dekan FISIP UMJ Dr. Evi Satipsi dan Kaprodi Ilpol Dr. Usni.

Inspirasi

Dikatakan inspirasi karena dengan munculnya demonstrasi melibatkan ribuan orang di Beijing dan berbagai kota di China menunjukkan kekuatan mahasiswa  yang menginginkan tegaknya demokrasi. Aksi ini terpicu meninggalnya pemimpin Partai Komunis China pro Demokrasi Hu Yaobang bulan April. Mereka berunjukrasa selama tiga bulan yang terpusat di Lapangan Tiananmen sampai membuat sejumlah tiruan patung liberti, symbol kebebasan.

Wartawan senior Telly Nathalia memperlihatkan video liputan tragedy di Lapangan Tiananmen dimana mahasiswa berunjuk rasa secara bebas yang kemudian ditumpas dengan pengerahan tank dan tantara ke Lapangan Tiananmen. Menurut Telly, salah satu yang terinspirasi unjuk rasa mahasiswa pro demokrasi itu adalah Indonesia 1998.Mahasiswa ikut menjadi motor Gerakan pro demokrasi yang berkulminasi pendudukan Gedung DPR/MPR sehingga Presiden Soeharto juga akhirnya mundur. Peristiwa ini, jelas Telly yang juga ikut berdemo pada waktu itu, menunjukan adanya kesamaan dengan China dimana mahasiswa berperan dalam mendorong demokratisasi. Dosen FISIP UMJ Debbie Affianty membenarkan bahwa tragedi Tiananmen ini menjadi inspirasi bagi gerakan pro demokrasi di Indonesia 1998.

Namun demikian kegagalan mahasiswa China, jelas Dekan School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, Prof. Srikanth Kondapalli, dikarenakan kurangnya kekompakan diantara mereka. Disebutkan para mahasiswa yang berunjuk rasa di China dan terutama di Lapangan Tiananmen terpecah-pecah jadi beberapa kelompok. Sedangkan penguasa waktu itu kompak mulai dari Partai Komunias China dan militernya sehingga dapat menumpas gerakan mahasiswa yang menelan korban banyak.

Sementara itu Dr. Sri Yunanto menjelaskan bahwa jika membandingkan kondisi di China tahun 1989 dengan kondisi Indonesia 1998, ada kesamaan yakni terjadinya Gerakan mahasiswa menuntut demokrasi. Namun di Indonesia terjadi krisis ekonomi yang kemudian mendorong cepatnya perubahan politik. Sedangkan di China tahun 1989 tidak terjadi krisis ekonomi sehingga hanya mahasiswa yang bergerak untuk mewujudkan demokrasi di sana.

Dosen Prodi Ilmu Politik FISIP UMJ dan kandidat Doktor Hubungan Internasional Debbie Affianty mencatat bahwa setelah tragedi ini China memiliki beberapa karakteristik dalam perkembangannya. Pertama China fokus kepada ekonomi di atas segala-galanya. Kedua,penumpasan dengan kekerasan terhadap aksi demokrasi menyebabkan negara dan masyarakat teralienasi, masyarakat apatis dan elit hanya mengejar pembangunan nasional untuk kepentingan pribadi.Ketiga, muncul sinisme dan tiadanya harapan karena idealisme yang pernah diperjuangkan terhenti.

Dalam bagian lainnya, wartawan senior Veeramalla Anjaiah menjelaskan ini adalah protes terbesar dan terlama dalam sejarah China. Bahkan diperkirakan, lebih dari satu juta orang mahasiswa, pekerja dan masyarakat umum, ikut serta dalam aksi protes damai tersebut. Para pengunjuk rasa menyerukan kebebasan, demokrasi, penghentian korupsi, reformasi ekonomi dan politik,  Sebagai tanggapan, pemerintah, yang dijalankan oleh Partai Komunis China mengirimkan 200.000 tentara dan ratusan tank serta kendaraan lapis baja untuk menumpas aksi protes tersebut pada tanggal 3-4 Juni 1989. Pihak berwenang Beijing mengumumkan Darurat Militer pada tanggal 20 Mei untuk menekan protes, yang dimulai pada tanggal 16 April sebagai unjuk rasa kecil dan berubah menjadi protes besar-besaran.

Editor : Tria Patrianti

 

IMM FIP Aktualisasikan Gerakan Literasi

Oleh :

Kholifatul Husna

Melihat akan kebutuhan wadah untuk mengasah ilmu pengetahuan kader, Ketua Pelaksana Dinulil Zaman mengungkapkan bahwa kemampuan berpikir para kader IMM UMJ perlu memiliki wadah agar tetap terarah.

“Pada dasarnya, besarnya IMM karena laparnya kader akan pengetahuan dan haus dalam membaca yang radikal,” ungkap Dinul.

Selaras dengan itu, Ketua Umum PK IMM FIP UMJ Dedi Mursadi menjelaskan bahwa Diklat Literasi V merupakan perkaderan pendukung di IMM yang menjadi program kerja rutin khusus untuk kader IMM se-UMJ.

“Jadi Diklat Literasi adalah program kerja rutin yang setiap tahun dilakukan oleh bidang RPK bagi seluruh kader IMM se-UMJ yang bertujuan untuk meningkatkan intelektualitas kader IMM se-UMJ, bagaimana mereka dilatih berdialektika dan beroterika selama dalam forum kegiatan,” jelas Dedi.

Kegiatan yang dihadiri Ketua Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik  PC IMM Cirendeu, Achmad Fauzan sekaligus untuk membuka kegiatan tersebut. “Saya mengutip sedikit dari buku Sekolah itu Candu. Setiap tempat adalah sekolah, dan setiap orang adalah guru, dan setiap buku adalah ilmu. Maka tuntutlah ilmu dimanaoun kalian berada,” ucap Fauzan.

Sebanyak 35 peserta kader IMM se-UMJ mengikuti rangkaian kegiatan Diklat Lirerasi V PK IMM FIP UMJ dengan memberikan kesempatan pada peserta untuk membedah tokoh-tokoh filsuf, baik Filsuf Yunani Kuno, Islami Klasik, Barat dan tokoh pendidikan di Indonesia seperti

serta pelopor MuhammadiyahMelalui pendampingan fasilitator dan master dalam mengarahkan dan membantu peserta untuk mencari buku referensi, menulis materi, dan mengawal diskusi. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan pemberian kesan dan pesan dari  peserta untuk memgingkatkan kualitas dan kuantitas perkaderan IMM di UMJ.

Editor : Budiman

 

BEM UMJ Potret 25 Tahun Reformasi

Oleh :

Kholifatul Husna

Dapartemen Kajian dan Aksi Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (BEM UMJ) menggelar Diskusi Publik dengan mengusung tema Potret 25 Tahun Reformasi: Bagaimana Situasi Ekonomi, Hukum, dan Politik bertempat di Aula FH UMJ, Selasa (30/05/2023).

Dihadiri lebih dari 100 mahasiswa UMJ dan luar UMJ gelaran Diskusi Publik menghadirkan beberapa narasumber seperti Prof. Chusnul Mar’iyah, Ph.D., Dr. H. Ichsanuddin Noorsy, B.Sc., S.H., M.Si, Dan Dosen FISIP UMJ Dr. Syahganda Nainggolan, M.T. untuk membahasa berbagai persoalan 25 Tahun Reformasi di Indonesia.

Menteri Kajian dan Aksi Strategis Wahid Hasyim mengatakan bahwa kegiatan Diskusi Publik ini diharapkan menjadi momentum mahasiswa untuk lebih mempertajam nalar kritis di tengah krisisnya situasi di Indonesia seperti pengelolaan sumber daya alam, kebijakan dan proses produksi sampai pemasaran produk, serta ketimpangan perekonomian ini kemungkinan meningkatkan kriminalitas dan konflik sosial.

“Pada akhirnya semakin kuat iklim sosial berbasis materialisme semakin sulit proses sosial politik untuk melahirkan kepemimpinan yang bisa kita tauladani. Ini menjadi diskursus yang dihadapi secara nyata untuk itu mahasiwa harus hadir mengintrupsi kebijakan dan aturan yang merugikan rakyat,” ungkap Wahid.

Sejalan dengan itu, Presiden Mahasiswa UMJ Sarlin Wagola menegaskan masih banyak agenda reformasi yang sampai saat ini belum tuntas pengawalannya. Dalam menghadapi arus politik 2024 Sarlin mengungkapkan perlu adanya pijakan yang benar, lurus, dan istikomah serta tidak dapat disalahgunakan untuk kepentingan pragmatis tertentu.

“Seperti korupsi, kolusi dan nepotisme masih merajalelah yang ujungnya menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu mengalami erosi, distorsi, dan deviasi dari bangunan dasar yang diletakkan pada kemerdekaan 1945,” tegas Sarlin.

Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Chusnul Mar’iyah, Ph.D sekaligus dosen Pasca Ilmu Politik UMJ, dalam pemaparan materinya menyampaikan terkait telaah kritis terhadap situasi politik indonesa menuju demokrasi 2024 bahwa reformasi dilakukan karena banyaknya tragedi ketidakadilan dari penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini terlihat dari banyaknya petinggi yang kehilangan nilai pada aspek spiritual.

“Jangan pisahkan agama dan politik, mulailah bangun integritas dalam diri dan tingkatkan kualitas etika, moral, dan adab. Tahun 2024 perlu adanya pemilu yang halal yang akan melahirkan pemimpin baik dan mampu membawa keberkahan dengan cara elegan jauh dari kecurangan,” jelas Chusnul.

Pengamat Politik Ekonomi/Ekonom Anti-Neolib Dr. H. Ichsanuddin Noorsy, B.Sc., S.H., M.Si. pun menyampaikan banyak kepentingan orang kaya dalam reformasi oligarki Bisnis bahkan sistem dunia diatur oleh para pemilik modal dunia Elite Global yang menjadikan reformasi telah mati. Lebih lanjut, Ichsan mengatan Sebagai umat islam dan sebagai warga Muhammadiyah harus paham betul makna dari sami’na wa atho’na. Sami’na berarti sistem, atho’na berarti aktor atau pelaku yang menjalani sistem tersebut.

“Tahun 2024 kita akan dihadapkan dengan One World Government dan demokrasi hanya milik korporasi. Jika mengaku muslim maka kita akan bersyahadat dan menjalankan nilai-nilai yang termaktub didalamnya, manusia hanya dihadapkan dengan dua pilihan. Menjadi manusia munafik atau menjadi manusia istiqomah!,” ucap Ichsan.

Tidak hanya itu, Dosen FISIP UMJ Dr. Syahganda Nainggolan, M.T. menegaskan dinasti politik oligarki dapat dilawan dengan demokrasi sehat serta pelaksanaan yang benar-benar jujur dan adil.

Sebuah urgensitas demokrasi, bahwa rakyat mendesak pengambil kebijakan untuk mentransparankan kebijakan pemerintah yang dibawa dalam ruang dialog-diskursus. Dan rujukan justifikasi dan legalitas kebijakan pembangunan UUD’45 dan Pancasila.

Editor : Budiman

 

Kolaborasi BEM dan IMM untuk Publikasi UMJ

Oleh :

Kevin Arami

Website dan Media sosial di perguruan tinggi merupakan sarana promosi sekaligus citra yang dikenal masyarakat luas. Apabila sivitas kampus bersinergi seperti mahasiswa melalui Lembaga Kemahasiswaan dengan perangkat universitas, tentunya akan menjadi kolaborasi efektif yang dapat meningkatkan brand dan citra kampus. Hal tersebut disampaikan Wakil Rektor IV UMJ Dr. Septa Chandra, SH., MH. dalam sambutan kegiatan silaturahmi antara KSU UMJ dan Perwakilan BEM serta IMM dilingkungan UMJ.

Kegiatan dilakukan untuk menjalin silaturahmi antara Kantor Sekretariatan Universitas Muhammadiyah Jakarta (KSU UMJ) dengan Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) serta Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas. Selasa, (31/05/2023) di Studio 5 Gedung Rektorat UMJ.

Acara ini dihadiri Warek 4 UMJ Dr. Septa Chandra, SH., MH., Kepala Kantor KSU UMJ Dr. Tria Patrianti, M. Ikom., Kasubag Website KSU UMJ Budiman, S.T., Perwakilan Bidang Media & Komunikasi BEM Universitas,  Perwakilan Bidang Media & Komunikasi BEM Fakultas, Bidang Media & Komunikasi IMM Komisariat, Bidang Media & Komunikasi IMM Cabang Cirendeu. Kegiatan  ini bertujuan silatuhrami dan sosialisasi Media Publikasi.

Media sosial atau sering juga disebut sebagai sosial media adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berinteraksi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya.

Kegiatan ini memberikan sarana bagi Mahasiswa, Lembaga Mahasiswa baik BEM Universitas, BEM Fakultas, IMM Komisariat, IMM Cabang Cirendeu, dan Universitas untuk saling bersinergi menghidupkan media sosial agar mempublikasikan atau memberitakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, untuk meningkatkan citra lembaga kemahasiswaan.

“Kami berharap adanya kolaborasi dan kontribusi diantara semua Mahasiswa, Lembaga Mahasiswa, Fakultas dan Universitas Bidang Media dan Komunikasi supaya bisa bersinergi untuk saling menginformasikan kegiatan baik umum atau akademik, agar segala aktifitas kegiatan dapat terdokumentasi dan terpublikasi”, papar Kepala KSU UMJ Dr. Tria Patrianti, M. Ikom.

Dalam ruang lingkupnya KSU UMJ memiliki bagian Hubungan Masyarkat (Humas), bagian Keprotokoleran, dan bagian Multimedia. Dengan kolaborasi antar bagian maka KSU UMJ menyediakan layanan berupa publikasi, peliputan dan keprotokoleran. Disamping itu juga mengelola website utama universitas dan media sosial univeritas.

Publikasi berita, KSU UMJ memberikan ruang bagi Mahasiswa serta Lembaga Mahasiswa yang ada di UMJ mempersilahkan apabila mengadakan kegiatan-kegiatan untuk mengkonfirmasi kepada KSU UMJ agar kegiatan dapat diliput dan dipublikasikan ke website serta media sosial. (KV/KSU)

Editor : Budiman

 

Mahasiswa UMJ Ikuti Seminar Hak Akses Informasi Publik

Oleh :

Dinar Meidiana

Pada sesi diskusi, Komisioner KI DKI Bidang Edukasi Sosialisasi dan Advokasi (ESA) Aang Muhdi Gozali mendorong UMJ sebagai wadah bagi mahasiswa dan akademisi mengawal transparansi dengan adanya substansi UU No. 14 Tahun 2008. “Tanpa peran partisipasi masyarakat, khususnya mahasiswa di bidang akademis transparansi dan good governance tidak dapat terlaksana.”

Komisioner KPU RI periode 2007-2012 yang juga merupakan akademisi Dr. Endang Sulastri, M.Si., menyampaikan pendapatnya mengenai keterbukaan informasi publik. Hak dalam mengakses informasi telah sejak lama diperjuangkan, reformasi tahun 1998 misalnya menjadi pembuka gerbang keterbukaan informasi publik untuk masyarakat luas.

“Yang dimaksud dengan badan publik yaitu lembaga yang menggunakan dananya dari APBN, APBD, serta sumbangan negara dan lainnya. Termasuk NGO dan partai politik di dalamnya. Sehingga harus juga menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik, tak terkecuali dari segi anggaran,” katanya.

Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta Asep Setiawan memaparkan materinya terkait keterbukaan informasi publik. Setidaknya ada tiga peranan mahasiswa dalam hal ini. Pertama, mahasiswa harus kritis. Adanya UU no. 14 Tahun 2008 juga harus turut diawasi implementasinya. Kedua, mahasiswa sebagai peneliti. Ketiga, mahasiswa dapat menjalankan pengabdian masyarakat.

“Badan publik di Provinsi DKI Jakarta, pasti sudah terbiasa dengan kehadiran mahasiswanya di instansi untuk melakukan magang. Melalui magang ini juga bisa menjadi bentuk pengabdian masyarakat,” ujar Asep.

Diketahui, hadir dalam kegiatan tersebut sebagai narasumber yaitu Komisioner Bidang ESA Aang Muhdi Gozali, Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Asep Setiawan, MA., Komisioner KPU RI periode 2007-2012 Dr. Endang Sulastri, M.Si serta moderator yang merupakan Kaprodi Ilmu Komunikasi UMJ Dr. Oktaviana Purnamasari, M.Si.

Editor : Tria Patrianti