Dr. Kirti: Public Relations dan Advertising Tidak Bisa Dipisahkan

Acara yang diselenggarakan oleh

di Aula Kasman Singodimedjo FISIP UMJ ini, menghadirkan Dr. Kristi sebagai dosen tamu yang memaparkan tentang Marketing Communication dan Public Relations Advertising. Doktor bidang Manajemen ini memaparkan bagaimana Public Relations dan Advertising itu tidak bisa dipisahkan, karena akan lebih efektif dalam menyasar satu target audiens yang sama dari berbagai macam saluran atau koneksi.

Dalam pemaparannya Dr. Kristi juga menyampaikan berbagai contoh terkait Public Relations dan Advertising. Ia memutarkan video pendek promosi maskapai Britis Airways yang dianggap relevan dengan topik hari ini,  hingga bercerita tentang berbagai budaya India dan bagaimana hal itu bisa sampai terpampang di berbagai negara di dunia ketika mereka mem-branding India melalui tagline  “Incredible India”.

Menariknya,  selain memaparkan materi dan memperkenalkan budaya India, Dr. Kirti tak segan untuk menari tarian India dan bernyanyi lagu India.  Sebelum acara digelar Beliau bahkan mengundang staf dan karyawan FISIP UMJ untuk mencicipi masakan khas India yang disajikan dengan bahan-bahan yang dibawa langsung dari India.

Acara Visiting Lecture ini dimoderatori oleh Dr. Tria Patrianti, M.Ikom., dan dihadiri oleh Kaprodi, dosen, dan mahasiswa Prodi Ilkom FISIP UMJ.

“Acara ini merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi mahasiswa Ilkom FISIP UMJ. Dengan adanya Visiting Lecture dari India, yang menggunakan bahasa Inggris, akan membuat mahasiswa merasakan atmosfer internasional,” ungkap Kaprodi Ilkom FISIP UMJ, Dr. Oktaviana Purnamasari, M.Si.

Mahasiswa memang tampak antusias mengikuti acara ini.  Saat diskusi dan tanya jawab mereka antusias melontarkan banyak pertanyaan. Selain menanyakan hal-hal terkait materi,  mereka juga bertanya tentang kebudayaan India. Bahkan ada yang menanyakan kenapa di setiap film atau perayaan di India begitu banyak tarian.

Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Dr. Kirti Dang-Longani dan Kaprodi Ilkom Fisip UMJ Dr. Oktaviana Purnamasari, M.Si. Kerjasama ini nantinya akan diwujudkan dengan melakukan pertukaran mahasiswa dan dosen antara UMJ dengan

IMM FH Undang AKPI Bahas Pengadilan Niaga Perkara PKPU

Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum  Universitas Muhammadiyah Jakarta (PK IMM FH UMJ) menggelar Kuliah Umum dengan mengusung tema Strategi Beracara di Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bertempat di Aula FH UMJ, Jum’at (09/06/2023).

Dihadiri lebih dari 50 mahasiswa FH UMJ gelaran Kuliah Umum menghadirkan Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) periode 2019-2022 Dr. Jimmy Simanjuntak, M.H. untuk membahas tentang Undang-Undang Kapilitan dan PKPU.

Ketua Umum Pk. IMM FH UMJ Firman Mahmudi mengatakan selaras dengan tri kompetensi IMM bahwa seorang kader IMM memerlukan wadah untuk meningkatkan intelektualitasnya. Dengan menghadirkan seorang pakar yang merupakan ketua umum AKPI diharapkan mahasiswa FH UMJ dapat memahami lebih dalam terkait strategi beracara di Pengadilan Niaga dalam perkara Kapilitan dan PKPU.

Sejalan dengan itu Dekan FH UMJ Dr. Dwi Putri Cahyawati, SH., MH. menyampaikan bahwa materi hukum pengadilan niaga belum menjadi suatu mata kuliah di FH UMJ. Maka dari itu, istilah pengadilan niaga bukanlah hal baru bagi mahasiswa FH untuk memahami perkara kapilitan dan PKPU di Indonesia.

“Yang menjadi pertanyaan pada kepailitan ini adalah siapa yang harus dinyatakan pailit dan harus meminta permohonan pailit. Tidak hanya itu, pengadilan niaga memiliki kewenangan atas perkara kepailitan dan PKPU sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya terkait dengan kewenangan pengadilan-pengadilan di Indonesia,” ungkap Dwi.

Ketua Umum AKPI Dr. Jimmy Simanjuntak, M.H. sekaligus founder Jimmy Simanjuntak Foundation menyampaikan  bahwa pengadilan niaga ini dibentuk dibawah pengadilan negeri. Sesuai dengan YURISDIKSI Pengadilan Niaga Keppres No. 97 tahun 1999 bahwa pengadilan niaga hanya terdapat di 5 wilayah Indonesia seperti Medan, Semarang, Makassar, Jakarta, dan Surabaya.

Jimmy pun menjelaskan makna dari kepailitan yang memiliki arti jatuh atau bangkrut, suatu keadaan dimana perusahaan dinyatakan pailit melalui putusan hakim pengadilan niaga. Sedangkan PKPU merupakan penundaan kewajiban pembayaran utang yang telah ditetapkan dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU.

Tidak hanya itu saja, wewenang pengadilan niaga pun dipaparkan oleh Jimmy terkait memeriksa dan memutus Permohonan pernyataan pailit dan PKPU dan perkara lain pada bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan sesuai dengan UU HKI baik perkara merek, paten, desain industri, hingga hak cipta. Sesuai dengan PP No. 10 tahun 2005 tentang perhitungan jumlah hak suara kreditor yang telah diatur dalam UU HKI dan hukum acara perdata yang berlaku.

Lebih lanjut, Jimmy menyampaikan sedikitnya terdapat 4 asas dalam kepailitan yang harus dipahami oleh mahasiswa hukum seperti asas keseimbangan, kelangsungan usaha, keadilan, dan integrasi. Pendeknya, kepalitan terjadi karena ada sebab utang yang tidak dibayar oleh debitur seperti dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 37 tahun 2004.

“Kapilitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana sudah diatur dan didetapkan dalam undang-undang,” jelas Jimmy.

PKPU dapat dilihat pada pasal 222 ayat 2 dan 3 UU Kepailitan dimana PKPU adalah kesempatan yang diberikan oleh pengadilan kepada debitur untuk mencapai perdamaian dengan kreditor untuk melakukan tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang.  Singkatnya, PKPU adalah upaya perdamaian antara debitur dan kreditur melalui proposal Permohonan penundaan pembayaran utang oleh debitur.

Perbedaan kapilitan dan PKPU pun di dampiakan oleh Jimmy bahwa kapilitan dan PKPU memiliki skema dan permohonan yang sama. Perbedaannya adalah pada dasar hukum jika kapilitan berada pada UU pasal 2 ayat 1 sedangkan PKPU pasal 222 UUD 37 tahun 2004.

“Yang menarik adalah didalam permohonan PKPU sudah digaris bawahi dengan tujuan mencapai perdamaian artinya debitur memiliki kepekaan untuk membayar utang dengan mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor, sedangkan Kapilitan tidak terjadi perdamaian dan kreditor langsung menyita dan menjual asset debitor,” tutup Jimmy.

Dengan kata lain, debitur yang diputus PKPU oleh pengadilan mendapat kesempatan untuk memberikan penawaran perdamaian selama 270 hari. Yaitu proses dari awal hingga masa PKPU berakhir diluar masa persidangan. Sedangkan untuk sengketa kepailitan tidak ada batasan waktu, yaitu hingga seluruh harta dan aset terjual dan seluruh hutang lunas.

Prodi Ilmu Administrasi Publik Gelar Visiting Lecture bertema E-Government

Progam Studi Ilmu Administrasi Publik dan Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta menggelar Visiting Lecturer dengan mengusung tema  ‘E-Government Pratices In India. Kegiatan dilaksanakan secarang luring di Auditorium Kasman Singodimedjo FISIP UMJ, Kamis, (08/06/2023).

Menghadirkan Ajeenkya DY Patil University (ADPYU) dan Prof. Khushali OzaIndia sebagai pembicara untuk memberikan perspektif terkait penerapan E-Government di negara India dan dipandu oleh moderator Dini Gandini Purbaningrum, S.IP., MA. Gelaran Visiting Lecturer pun turut dihadiri oleh Kapodi Magister Ilmu Administrasi Dr. Izzatusholekha, S.Sos., M.Si., dan Kaprodi Ilmu Administrasi Publik Nida Handayani, S.IP., M.Si.

Khushali Oza menjelaskan good governance ciri tata kelola pemerintahan yang baik adalah  dengan mendengarkan kebutuhan masyarakat, dan memberikan solusi untuk masalah yang ada di masyarakat.

Tidak hanya itu, penggunaan sistem dan layanan ICT dalam e-government dapat menjadi solusi dalam mewujudkan tata kelola yang efisien dan efektif. E-government melibatkan beberapa pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat.

Sementara itu, Khushali oza pun menyampaikan praktik e-government di India yang memiliki program dengan aplikasi dengan nama “Suwidha”. Aplikasi ini digunakan sebagai media pengaduan masyarakat India terhadap pelayanan publik yang diberikan pemerintah.

Aduan masyarakat wajib diselesaikan dalam waktu 24 jam sejak pelaporan. Program ini dianggap berhasil diimplementasikan di India. Khushali Oza menambahkan terdapat 65% proyek e-government telah selesai dan berhasil.

Meskipun masih menghadapi kendala di daerah pedesaan terpencil yang disebabkan oleh infrastruktur yang belum memadai dan masyarakat terbiasa memanfaatkan teknologi. Sistem e-government memiliki langkah strategis dalam mendorong transformasi pelayanan publik.

Melalui implementasi teknologi informasi dan komunikasi yang canggih, dengan penerapan e-government adalah bentuk upaya untuk memberikan akses yang lebih mudah, transparan, dan efisien kepada masyarakat.

Dihadiri lebih dari 100 orang baik kalangan akademisi dan mahasiswa Administrasi Publik. Terlihat antusiasme peserta yang pada sesi tanya jawab pada Visiting Lecture dapat menjadi wadah bagi para akademisi dan mahasiswa untuk menambah pengetahuan dan membangun relasi internasional antara Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan Ajeenkya DY Patil University, India.

Sharing Session UMJ dan UiTM Bahas Hasil Penelitian Kolaborasi

Penelitian dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat Kampung Akuarium Jakarta Utara setelah direlokasi ke rumah susun. Terdapat tiga tingkat kepuasan yang diteliti yaitu fisik atau bangunan, sosial, dan ekonomi.

Dr. Ir. Ashadi, M.Si, CIQaR, CIQnR, CIMmR, dosen Fakultas Teknik UMJ sekaligus ketua tim peneliti menyampaikan bahwa dari tingkat fisik dan sosial, masyarakat menunjukkan kepuasan yang cukup. Hal itu karena rumah susun dibangun dengan cukup baik. Ashadi menilai bangunan didesain sesuai dan mengakomodii perilaku, kebiasaan, dan kebutuhan masyarakat.

Ini berkaitan dengan aspek sosial yang cukup baik bagi masyarakat. Bangunan memiliki selasar antar unit yang lebar dan ruang terbuka di setiap lantai sehingga dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat bersosialisasi. “Kegiatan sosial yang dulu dilaksanakan di kampung akuarium tetap dapat berjalan sesudah beralih ke kampung susun akuarium,” ungkap Ashadi.

Sementara itu tingkat kepuasan ketiga yang berkaitan dengan ekonomi belum menunjukkan hasil yang baik. Kondisi ekonomi masyarakat belum dapat pulih sepenuhnya. Hal ini selain disebabkan faktor internal, pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu faktor.

Oleh karenanya tim peneliti merekomendasikan agar pemerintah dapat memfasilitasi masyarakat dengan kegiatan ekonomi mikro. “Peningkatan kesejahteraan warga dapat dilakukan melalui kegiatan ekonomi mikro seperti UMKM dan fasilitas penunjangnya. Misalnya menghidupkan kembali Pasar Jaya di bangunan Hexagon,” kata Ashadi.