Muhammadiyah perlu hadir di tengah kontestasi politik 2024 untuk menegakkan nilai-nilai politik dan demokrasi. Namun Muhammadiyah tidak ada kaitannya dengan pemilihan umum 2024 karena Muhammadiyah hanya organisasi kemasyarakatan (ormas), bukan kontestan. Hal tersebut disampaikan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Dr. Ma’mun Murod, M.Si., dalam Seminar Nasional Forum Dekan FISIP PTMA yang digelar di Aula Kasman Singodimedjo FISIP UMJ, Rabu (21/06/2023).

Ma’mun juga mengungkapkan bahwa untuk membangun suatu bangsa itu diperlukan peran nyata politik dalam melakukan transformasi sosial. 

“Muhammadiyah tidak memiliki kaitan langsung dengan Pemilu 2024. Muhammadiyah berkomitmen dan konsisten tidak terlibat dalam manuver politik partai manapun. Namun bukan berarti buta politik atau anti politik,” ungkap Ma’mun.

Baca Juga : UMJ Berperan Aktif dalam Pemilu 2024

Tidak hanya itu, Ma’mun juga menambahkan bahwa Muhammadiyah memiliki dua makna pembeda dalam bidang politik. Pertama, Muhammadiyah sebagai Jam’iyah atau organisasi yang tidak diperkenankan untuk membuat keputusan apapun yang bersifat praksis atau praktis. Kedua, Muhammadiyah sebagai Jama’ah atau kultural sebagai penggerak untuk melakukan penguatan-penguatan politik.

Lebih jauh Ma’mun mengungkapkan rencana Lembaga Leader of Indonesia (UMJ) bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) uang akan mengadakan survei terkait pengamatan politik menjelang pemilu 2024. Survey ini membutuhkan 3.600 responden dari luar Muhammadiyah dan 2.400 dari masyarakat Muhammadiyah.

Muhammadiyah dalam menyikapi rezim politik tentu memiliki sikap tersendiri karena selama ini aktif terlibat dalam membangun sekolah, pesantren, hingga perguruan tinggi Islam untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada masyarakat.

“Bukan negara yang telah banyak memberi ke Muhammadiyah, namun Muhammadiyah yang telah banyak memberi untuk Negara. Padahal mencerdaskan bangsa adalah tugas negara, bukan Muhammadiyah,” jelas Ma’mun.

Oleh karena itu, menurut Ma’mun, kader Muhammadiyah harus memahami arus politik tidak boleh terlalu kasar, tapi jangan terlalu lunak. Banyak hal yang harus dikritisi oleh kader Muhammadiyah karena politik juga penting untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Seminar Nasional Forum Dekan FISIP PTMA (Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah) ini dihadiri oleh Dekan FISIP UMJ Dr. Evi Satipsi, M.Si., Ketua Fordek PTMA Prof. Dr. Muslimin Machmud, M.Si., Ketua LHKP PPM Dr. Phil Ridho Al-Hamdi, M.A., para Dekan FISIP dari 18 PTMA se-Indonesia, dan sivitas akademika FISIP UMJ.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMJ Dr. Evi Satipsi, M.Si., dalam sambutannya mengatakan seminar ini diselenggarakan untuk membahas bagaimana peran  Muhammadiyah di tengah kontestansi politik 2024. Karena ada harapan keanggotaan badan legislatif juga bisa diisi oleh kader Muhammadiyah.

Selaras dengan itu, Ketua Forum Dekan FISIP PTMA, Prof. Dr. Muslimin Mahmud  M.Si., berharap Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan dapat memerankan fungsinya untuk menjadi penengah dan penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut Muslimin, peran Muhammadiyah adalah membangun peradaban bangsa. Oleh sebab otu Seminar Nasional ini menjadi momentum penting dalam melakukan perubahan bersifat subtantif, untuk mentransformasikan demokrasi politik yang bermoral dan beradab.

“Di tengah maraknya isu politik, ini menjadi kesempatan besar untuk mendorong kader Muhammadiyah yang memiliki potensi dalam bidang politik untuk masuk ke dalam dunia politik. Karena sebagai kader Muhammadiyah tentu harus paham politik untuk membangun kembali cita-cita bangsa dan negara,” jelasnya.

Gelaran Seminar Nasional betajuk “Muhammadiyah di Tengah Kontestasi Politik 2024” ini merupakan rangkaian kegiatan dari Musyawarah Nasional APSAN/P (Asosiasi Program Studi Administrasi Negara/Publik) PTMA se-Indonesia. Selain itu juga digelar workshop selama tiga hari, pada 21-23 Juni 2023.

Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, MA., berharap kader Muhammadiyah tidak anti dan alergi terhadap politik. Hal tersebut disampaikannya dalam Seminar Nasional yang digelar Forum Dekan FISIP PTMA di Auditorium Kasman Singodimedjo UMJ, Rabu (21/06/2023).

Dalam seminar bertajuk “Muhammadiyah di Tengah Kontestasi Politik 2024” ini, Ridho menceritakan fase hubungan Muhammadiyah dengan politik yang dibagi ke dalam dua fase. Pembagian tersebut ditemukan berdasarkan penelitian yang dibatasi hingga tahun 2020.

Baca juga : Forum Dekan FISIP PTMA Mainkan Peran Jelang Pemilu 2024

Fase pertama terjadi sekitar 1912 hingga 1971. Pada fase ini, kader Muhammadiyah sadar akan pentingnya Muhammadiyah bergabung dengan sebuah partai politik. Tidak ada aturan resmi yang menyatakan larangan bagi kader Muhammadiyah bergabung dalam partai politik. Pada masa itu kader Muhammadiyah membentuk partai politik, misalnya PII (Partai Islam Indonesia).  

Fase kedua terjadi sekitar 1971 hingga 2020. Ridho mengatakan boleh jadi fase kedua masih terjadi hingga saat ini. “Muhammadiyah sampai detik ini tidak ada partai. Warga Muhammadiyah salurannya saat ini adalah timses,” ungkap Ridho.

Kader Muhammadiyah saat ini terdiaspora ke mana-mana, dalam artian tersebar di berbagai partai politik dan turut menjadi simpatisan partai politik dengan menjadi timses. “Pasti Muhammadiyah tidak akan mengeluarkan pernyataan yang mendukung capres-cawapres tertentu atau mendukung parpol manapun secara resmi. Hasil Muktamar Solo 2022 menyatakan perlunya diaspora kader Muhammadiyah ke legislatif, eksekutif, dan yudikatif,” katanya.

Meskipun sedikit dilema, Ridho menegaskan agar kader Muhammadiyah tidak anti dan alergi terhadap politik. “Muhammadiyah akan mendorong kader-kadernya untuk terlibat dalam politik tetapi tidak menyeret Muhammadiyah ke dalam politik praktis,” tegas Ridho.

Dilema tersebut seiring dengan terdapatnya dua mazhab di kalangan warga persyarikatan tentang hubungan Muhammadiyah dan politik. Mazhab pertama adalah akal skripturalis-rasional disingkat spiral. Mazhab ini cenderung tidak begitu suka Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis dan menempatkan Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan atau interest group dan kekuatan moral atau moral force.

Mazhab lainnya yaitu akal substansialis-pragmatis, disingkat supra. Orang-orang bermazhab supra memiliki ketertarikan untuk terlibat langsung dalam politik karena menurutnya perjuangan dapat dilakukan melalui jalur politik. “Sebagian warga Muhammadiyah menginginkan kejelasan posisinya Muhammadiyah mendukung siapa,” jelas Ridho.

Menurut Ridho, dalam konteks Pemilu 2024 Forum Dekan FISIP PTMA dapat menjadi partner untuk menggelorakan akademika FISIP. “Jangan alergi, tapi rumuskan bersama. Kami menerima input dari bapak ibu dalam isu politik praktis dan menjelang pemilu 2024,” tutup Ridho.

Seminar Nasional ini dihadiri oleh 28 Dekan FISIP yang merupakan anggota Forum Dekan FISIP PTMA seluruh Indonesia. Seminar juga menghadirkan pembicara utama, yaitu Rektor UMJ Dr. Ma’mun Murod, M.Si. Seminar berjalan sangat interaktif. Pada kesempatan tersebut sivitas akademika FISIP PTMA yang hadir tidak membuang kesempatan untuk berdiskusi mengenai posisi Muhammadiyah dalam politik bersama Ketua LHKP PP MUhamamdiyah.

Editor : Tria Patrianti

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) terbentuk dari bagian demokrasi, maka Jika melihat kejanggalan, maka segera kita cek demokrasi kita yang telah berjalan secara baik atau tidak. Dalam sistem demokrasi terbuka di Indonesia, titel tidak menjadi jaminan keterpilihan seseorang, melainkan berapa banyak dia bertemu dan menyapa masyarakat di bawah,” ungkap Muhammad Rizal, S.H., M.Si Anggota DPR RI yang hadir sebagai Keynote Speech Stadium Generale BEM UMJ (20/06/2023).

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMJ menjadi tuan rumah mengadakan Stadium Generale Pra-Silaturahmi Wilayah (Prasilatwil) BEM Perguruam Tinggi Muhammadiyah (PTM) zona 3, di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UMJ. Membahas persoalan Politik, Demokrasi, dan Pemilu 2024 mendatang serta turut mengundang Narasumber Pengamat Politik dan Pengamat Kebijakan Publik.

Baca juga : BEM UMJ Potret 25 Tahun Reformasi

Selain Keynote Speech dari Anggota DPR RI H. Muhammad Rizal, S.H., M.Si., dihadiri pula Staf Kebangpol DKI Jakarta Dr. Dumiri, M.Si. yang mewakili Kepala Kesbangpol DKI Jakarta, serta narasumber Pengamat Kebijakan Publik Yusfitriadi, M.Pd., Pengamat Politik Budiman Sudjatmiko, Ombudsman RI Binsar Ronaldo Simanjuntak, S.IP.

Turut hadir Wakil Rektor IV UMJ bidang Kemahasiswaan dan AIK Dr. Septa Chandra, S.H., M.H., didampingi Presiden Mahasiswa BEM UMJ Sarlin Wagola, Presnas BEM PTM ZONA III La Ode Tumada, Ketua Pelaksana Prasilatwil BEM PTM ZONA III Chikal Akmalul Fauzi. Serta dihadiri oleh anggota BEM PTM zona 3 dari wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

“Dengan mengangkat tema “Politik, Demokrasi, dan Kebijakan Publik dalam Mempersiapkan Pemilu 2024 yang Bahagia”, kami harap di tahun 2023 ini, diskusi-diskusi menjadi bagian pendidikan pencerahan politik menuju pemilu 2024,” Ungkap Ketua Pelaksana Chikal Akmalul Fauzi yang juga menjadi Menteri Luar Negri BEM UMJ Ketua Pelaksana.

Selain harmonisasi Prasilatwil BEM PTM wilayah zona 3 ini menjadi momen kosolidasi untuk menyelaraskan misi kedepannya baik secara umum ataupun khusus. Presiden Mahasiswa BEM UMJ Sarlin Wagola menyampaikan kegiatan ini juga akan membahas dinamika politik pada Pemilu 2024 mendatang.

Pada kesempatan ini Presidium BEM PTM Wilayah Zona 3 La Ode Tumada berbicara bahwa politik, demokrasi dan mahasiswa adalah agen perubahan dalam menjaga sebuah demokrasi tersebut. Dengan tema yang dibangun pada Prasilatwil ini dapat selaras dan sependapat dengan Persyarikatan Muhammadiyah.

Warek IV UMJ Dr. Septa Chandra, S.H., M.H. dalam sambutannya menyatakan bahwa BEM PTM sudah bertransformasi menjadi PTMA, yaitu Aisyiah yang telah memiliki beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Sesuai dengan tema, pesta yang harus dilakukan secara bahagia, diskusi politik di kampus harus diberi ruang sehingga mahasiswa melek terhadap politik. Jangan alergi terhadap politik, yg dilarang adalah ketika kampus dipolitisasi menggunakan atribut-atribut partai. Saya beharap dari acara ini dapat mengeluarkan sebuah pernyataan dan sikap dari BEM PTM wilayah 3 dalam memandang politik tahun 2024 nanti.

Selanjutnya Staf Kesbangpol DKI Jakarta Dr. Dumiri, M.Si. mewakili Kepala Kesbangpol DKI Jakarta yang juga Keynote Speech dalam acara ini menyampaikan, sebagai mahasiswa agen perubahan kita juga harus mengikuti dan paham bagaimana tahapan pemilu di tahun 2024 mendatang, jangan sampai ada kecurangan dan kita lengah terhadap tahapan-tahapan yg telah ada karena kita adalah bagian dari hak suara yaitu One man One Vote.

Salah satu Narasumber serta Pengamat Kebijakan Publik Yusfitriadi, M. Pd., menjelaskan bahwa pasca reformasi Indonesia kita telah melakukan empat kali pemilihan umum dan sepuluh kali sebelum reformasi. Bicara pemilu maka integritas, berkeadilan dan inklusif sebagai sebuah keharusan berkeadaban.

Syarat pemilu berintegritas adalah regulasi yang jelas yaitu kepastian hukum, peserta pemilu yang kredibel, pemilih yang cerdas, birokrasi yang netral, dan penyelenggara pemilu yang kompeten. Syarat pemilu Berkeadilan yaitu regulasi yang jelas, kesadaran hukum stakeholder, penegakan hukum yang akuntabel. Syarat pemilu Inklusif yaitu kerangka berfikir, kualitas daftar pemilih, proses yang ramah, dan afirmatif.

Tidak hanya berbicara soal demokrasi, salah seorang Pengamat Politik Budiman Sujatmiko menjelaskan bagaimana feel dan emosional pemilu yang pernah terjadi di Indonesia.

“Pemilu 2014 sangat emosional seperti tahun 1999 dan 1955. Tahun 2014 menjadi emosional karena elite formationnya tertinggi secara riwayat daripada sebelum-sebelumnya, ada aspek emosionalnya. Pemilu adalah upacara ritual lima tahun sekali secara demokratis untu k menentukan lima tahun kedepannya.  Jika kita tidak temukan makna dalam pemilu, maka anda susah mencari kebahagiaan. Pemilu membawa elemen kebaharuan dan efek kejut, bukan hanya meneruskan rutinitas,” ungkap Budiman.

Narasumber terakhir dari Ombudsman RI Binsar Ronaldo Simanjuntak, ia menuturkan bahwa Pemilu 2024 harus bermartabat dan bermakna tidak hanya berbahagia serta bagaimana Ombudsman memiliki fungsi agar dapat memastikan lembaga kepemiluan menjalankan hukum dengan tepat dan benar.

“Pemilu 2024 harus bermartabat dan bermakna. Ombudsman memiliki fungsi untuk memastikan lembaga kepemiluan menjalankan hukum dengan tepat. Dalam menjalankan kewenangannya ombudsman berdiri di atas kaki sendiri, bersifat netral menindak para penyelenggara negara seperti KPU yang berbuat mal administrasi,” ungkap Ronaldo.

Setelah penyampaian materi oleh Keynote Speech dan Narasumber selesai, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kepada peserta yang hadir dan acara ini diakhiri dengan pemberian cinderamata kepada Keynote Speech dan Narasumber.

Editor : Budiman

Ketua Forum Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (Fordek FISIP PTMA), Prof. Dr. Muslimin Machmud, menegaskan bahwa FISIP PTMA memainkan peran menjelang Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional Forum Dekan FISIP PTMA di Auditorium Kasman Singodimedjo FISIP UMJ, Rabu (21/06/2023).

Baca juga : UMJ Berperan Aktif dalam Pemilu 2024

Muslimin mengatakan bahwa Pemilu adalah momen penting untuk melakukan perubahan yang substantif yaitu mentransformasikan demokrasi menjadi peristiwa dan kondisi politik menjadi bermoral. “Hal ini menjadi kesempatan besar untuk mendorong kader Muhammadiyah yang potensial agar terlibat dalam politik,” kata Muslimin saat memberikan sambutan.

Dorongan tersebut tentu tidak disertai dengan menarik Muhammadiyah untuk berpolitik praktis. Seperti yang diketahui, tidak semua warga persyarikatan Muhammadiyah dapat menerima politik. “Tidak membawa organisasi Muhammadiyah ke politik praktis, tapi kader Muhammadiyah harus paham politik. Politik itu sangat penting untuk mengkontruksi kembali cita-cita bangsa,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Muslimin menjelaskan bahwa Muhammadiyah harus bisa memerankan fungsinya yang diharapkan bisa menjadi penengah dan jembatan yang dapat menghubungkan kekuasaan dengan masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa.

“Fordek memainkan peran, dalam rangka membuat survei yang betul-betul bebas dari pesanan. Survei menggunakan metodologi berbasis keilmuan, tidak berdasarkan pesanan,” tegas Muslimin saat dimintai keterangan seusai Seminar Nasional.

Selama ini survei, sebagai salah satu alat bantu masyarakat dalam memilih pemimpin, banyak disokong oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karenanya sebagai insan akademis Fordek FISIP PTMA mencoba memberikan data dan informasi yang berbasis keilmuan.

Seminar Nasional dengan tema Muhammadiyah di Tengah Kontestasi Politik 2024 ini menghadirkan Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, MA., dan Rektor UMJ Dr. Ma’mun Murod, M.Si., sebagai pembicara utama. Muslimin menerangkan bahwa tema diusung berkaitan dengan posisi Muhammadiyah dalam menghadapi Pemilu 2024.

Hadir pula Dekan FISIP UMJ Dr. Evi Satispi, M.Si., sebagai tuan rumah menyambut kehadiran sebanyak 28 Dekan FISIP PTMA seluruh Indonesia. Pada sesi diskusi, para dekan sangat antusias membahas tentang langkah-langkah untuk mendorong kader Muhammadiyah dalam berpolitik.

Editor : Tria Patrianti